Home > Informasi > Mempertontonkan Kekerasan atas Nama Agama

Mempertontonkan Kekerasan atas Nama Agama

Sumber : http://suaramerdeka.com/harian/0711/05/nas22.htm

KETUAUmum PBNU KH Hasyim Muzadi secara berkelakar berujar, ” Wah ‘jibril’ keluar penjara, ‘nabi’-nya masuk tanahan.” Itu dia ucapkan menanggapi keluarnya Lia Eden, yang mengaku Jibril dari tahanan. Pada hari yang sama, Ahmad Mushaddeq, pemimpin aliran Al Qiyadah Al Islamiyah yang mengaku nabi menyerahkan diri ke polisi. Kelakar guyon parikeno itu menggambarkan ihwal banyaknya aliran di negeri ini yang belakangan semakin marak, yang menyibukkan pihak aparat untuk menghalau tindakan anarkis.

Ada berbagai bentuk aliran yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII) yang didirikan Madigol Nurhasan Ubaidah Lubis bin Abdul bin Thahir bin Irsyad di Desa Bangi, Purwosari, Kediri, Jawa Timur. Paham yang dianut oleh LDII tidak berbeda dari aliran Islam Jamaah/Darul Hadis yang telah dilarang oleh Jaksa Agung Republik Indonesia pada tahun 1971.

Setelah dilarang, kemudian ber-ganti nama dengan Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI), tahun 1972 (tanggal 13 Januari 1972, lembaga itu dibekukan di seluruh Jawa Timur atas desakan Majelis Ulama Indonesia diketuai Jatim KH Misbach. LEMKARI pun diganti nama oleh Jenderal Rudini (Mendagri), 1990/1991, menjadi LDII (Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia).

Ada pula Inkarus Sunah yang memiliki tiga kelompok. Pertama, menolak hadis-hadis Rasulullah secara keseluruhan. Kedua, kelompok yang menolak hadis yang tak disebutkan dalam Alquran secara tersurat atau tersirat. Ketiga, kelompok yang hanya menerima hadis-hadis mutawatir (diriwayatkan oleh banyak orang setiap jenjang atau periodenya, tak mungkin mereka berdusta) dan menolak hadis-hadis ahad (tidak mencapai derajat mutawatir) walaupun sahih.

Inkar Sunnah di Indonesia muncul tahun 1980-an dengan tokoh Irham Sutarto. Kelompok ini di Indonesia ini difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai aliran yang sesat lagi menyesatkan, kemudian dilarang secara resmi dengan Surat Keputusan Jaksa Agung No Kep-169/ J.A./ 1983 tertanggal 30 September 1983.

Kemudian Salamullah sebagai agama baru yang menghimpun semua agama, didirikan oleh Lia Aminuddin, di Jakarta. Dia mengaku sebagai Imam Mahdi yang mempercayai reinkarnasi. Lia mengaku sebagai jelmaan roh Maryam, sedang anaknya, Ahmad Mukti yang kini hilang, mengaku sebagai jelmaan roh Nabi Isa AS. Dan imam besar agama Salamullah ini Abdul Rahman, seorang mahasiswa alumni UIN Jakarta, yang dipercaya sebagai jelmaan roh Nabi Muhammad.

Tahun 2003, Lia mengaku mendapat wahyu berupa pernikahannya dengan pendampingnya yang dia sebut Jibril. Karena itu, Lia diubah namanya menjadi Lia Eden sebagai lambang surga, menurut kitabnya yang berjudul Ruhul Kudus. Ajaran ini difatwakan MUI pada 22 Desember 1997 sebagai ajaran yang sesat dan menyesatkan.

Al Qiyadah

Kamis, 1 November 2007, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa aliran Al Qiyadah Al Islamiyah sesat, dan meminta pemerintah melarang penyebaran paham baru itu dan menindak tegas pemimpinnya. Aliran yang didirikan oleh Ahmad Mushaddeq, mengajarkan adanya nabi baru sesudah Nabi Muhammad dengan menobatkan dirinya sebagai nabi terakhir itu.

Aliran sesat itu juga mengajarkan syahadat baru, yakni “Asyhadu alla ilaha illa Allah wa asyhadu anna Masih al-Mau`ud Rasul Allah”, di mana umat yang tidak beriman kepada “al-Masih al-Mau`ud” berarti kafir dan bukan muslim.

Selain itu juga aliran itu tidak tak mewajibkan shalat, puasa dan haji, karena pada abad ini masih dianggap tahap perkembangan Islam awal sebelum akhirnya terbentuk khilafah Islamiyah.

Kitab suci yang digunakan adalah Alquran, tetapi meninggalkan hadis dan menafsirkannya sendiri. Aliran ini juga mengenal penebusan dosa dengan menyerahkan sejumlah uang kepada al-Masih al-Mau`ud.

Ada hal mendasar yang perlu dicermati terkait dengan munculnya aliran-aliran tersebut. Pertama, ini bukan pertama kalinya fatwa MUI dijadikan alat untuk melakukan penyerbuan terhadap kelompok yang telah divonis sesat.

Setiap muncul fatwa langsung diikuti penyerangan massa terhadap markas mereka, dan kini Mushaddeq dan pengikut-pengikutnya dikejar-kejar, dan banyak yang menyerahkan diri ke polisi.

Selain itu juga bentuk kriminalisasi terhadap tafsir keagamaan, yang biasanya diarahkan buat kelompok yang bukan arus mayoritas dan tidak memiliki kekuasaan, seperti, komunitas Eden, dan Pondok I’tikaf Ngaji Lelaku Malang pimpinan Yusman Roy yang dikenal dengan ajaran shalat dua bahasa (bilingual) dan terkhir Al Qiyadah.

Sekiranya ajaran mereka menjadi arus utama, pastilah mereka tidak akan dianggap sesat. Malah bisa sebaliknya, warga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, misalnya, yang akan tertuduh sebagai penyebar ajaran sesat. Atau jika saja banyak pejabat mengikuti ajaran-ajaran yang nonmainstream itu, bisa diramalkan mereka tidak akan mengalami nasib seburuk ini.

Dulu, ketika doktrin Muktazilah menjadi mazdhab oleh ideologi rezim penguasa, orang Sunnilah yang dianggap menyimpang, sehingga perlu diinterogasi serta diburu-buru. Mungkin juga, tatkala ajaran Syiah telah menjadi arus utama di Iran, yang dianggap sesat adalah kelompok-kelompok Islam di seberangnya, seperti Sunni dan Wahabi.

Orang NU jika mau melakukan tahlil di Makkah, tidak akan berani secara terbuka karena bisa dicibir orang-orang Wahabi yang menjadi mainstream.

Penyelesaian pluralitas (tafsir) agama dengan cara kriminalisasi seperti pada abad pertengahan itu apa satu-satunya cara sehat bagi tata kehidupan yang damai dan demokratis. Itu termasuk model pemecahan masa lalu yang tidak bisa dipertahankan hingga sekarang. Di dalamnya ada unsur dominasi bahkan hegemoni mayoritas arus utama terhadap yang minoritas pinggiran.

Keyakinan adalah persoalan yang kerapkali sangat sulit dijelaskan dengan menggunakan pendekatan rasional dan empiris, sebab agama biasanya hanya bisa didekati dengan intuisi.

Umat Islam yang saat ini mayoritas, toh dulu juga pernah minoritas, bahkan di banyak tempat yang lain masih minoritas dianggap sesat, terlarang, diusir, bahkan dibantai.

Kalau dibiarkan terus, bukan tidak mungkin kekerasan atas nama agama akan terus menjadi tontonan di negeri ini. Mengedepankan dialog, adu berargumentasi dalil adalah cara elegan untuk menyelesaikan masalah.

Rekayasa Asing

Penanganan soal aliran cenderung anarkis dan menimbulkan permusuhan antarmasyarakat. Tidak terlalu salah jika Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menengarai, munculnya sejumlah aliran sesat yang marak belakangan ini bukan murni persoalan agama atau perbedaan penafsiran terhadap agama.

Lalu aapa? Ini merupakan ulah dan rekayasa intelijen asing, khususnya intelijen negara-negara barat. ”Saya curiga, kayaknya memang ada rekayasa besar dari negara-negara barat untuk mengacaukan Indonesia.”

Yang menjadi dasar atas rekayasa intelijen asing itu, karena beberapa aliran itu selalu mempersoalkan masalah-masalah, seperti, salat wajib, zakat dan haji, bukan lagi masuk wilayah perbedaan sebagai rahmat. Sudah masuk wilayah al-adawah (permusuhan).

Dan, kalau sudah mengutak-atik jumlah bilangan salat, lalu mengatakan Muhammad bukan nabi terakhir, maka itu sudah fitnah namanya.

Fenomena serupa tapi tak sama pernah terjadi pada masa pendirian partai-partai Islam periode awal. Partai Khawarij dan Partai Murjiah, misalnya, beda menafsirkan ayat Alquran, tapi Alqurannya tetap sama. Begitu pula tauhidnya, tetap sama.

Segala macam bentuk pemikiran dan sikap partai (kelompok aliran) Islam masa lalu adalah murni produk internal kaum muslimin. ”Umat Islam Indonesia jangan mudah terpancing dengan isu yang sengaja digelindingkan untuk memecah-belah ummat Islam,” ujar Said.

Dalam bayang-bayang tirani dan anarkhisme mayoritas, sikap diam pemerintah terhadap tindakan melanggar hukum yang dilakukan sebagian warga adalah konsekuensi dari sikap politis untuk tetap mempertahankan kekuasaan.

Pemerintah pusat dan daerah tidak mau mengambil risiko berhadapan dengan golongan mayoritas. Mereka harus patuh kepada apa maunya kelompok mayoritas untuk mempertahankan kesinambungan kekuasaannya pada setiap pemilu.

Jika saja pemerintah jeli, tindakan anarkis sebagian warga tidak akan terjadi. Seharusnya pemerintah memberikan sanksi, layaknya terhadap pelanggar HAM. (A Adib-77)

Categories: Informasi
  1. 31 March 2009 at 4:47 am

    applaus to MUI, BRAVO MUI

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: